JAKARTA — Blockchain mulai memperoleh ruang yang semakin jelas dalam agenda transformasi ekonomi Indonesia. Bukan semata sebagai teknologi di balik aset kripto, melainkan sebagai infrastruktur untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, keterlacakan, integritas data, dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi.
Kementerian PPN/Bappenas pada Agustus 2026 menegaskan bahwa blockchain perlu ditempatkan sebagai bagian dari transformasi digital yang menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Bappenas bahkan menggunakan contoh petani kopi yang memanfaatkan traceability berbasis blockchain untuk menghubungkan produk dengan konsumen di berbagai negara. (Bappenas)
Perkembangan ini membuka pertanyaan baru bagi pemerintah daerah: apakah daerah hanya akan menjadi pengguna teknologi blockchain dari luar, atau mulai membangun kapasitas infrastrukturnya sendiri?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kebutuhan pusat data, komputasi, keamanan siber, kecerdasan buatan, blockchain, dan berbagai layanan digital terus berkembang.
Bappenas: Blockchain Harus Menjawab Kebutuhan Nyata
Pesan Bappenas pada 2026 cukup jelas. Teknologi tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus mengikuti kebutuhan pembangunan dan kebutuhan publik.
Dalam kerangka tersebut, blockchain dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari traceability produk pertanian, integritas data, tata kelola pemerintahan, hingga pengembangan ekonomi digital. Bappenas menyebut tiga pilar transformasi digital dalam RPJMN 2025–2029, yaitu masyarakat digital, infrastruktur digital, dan pemerintahan digital. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB juga ditargetkan mencapai 12–13 persen pada 2029. (Bappenas)
Artinya, blockchain tidak harus selalu dimulai dari pertanyaan, “Token apa yang akan dibuat?”
Pertanyaan yang lebih fundamental justru:
“Masalah ekonomi apa yang dapat diselesaikan menggunakan blockchain?”
Perubahan cara berpikir ini penting bagi daerah yang ingin membangun kawasan ekonomi digital.
RWA dan Tokenisasi Mulai Masuk Pembahasan Pembangunan
Pada Juli 2026, Bappenas juga secara khusus mendorong kajian tokenisasi Real World Assets atau RWA sebagai inovasi pembiayaan pembangunan dan ekonomi digital.
Bappenas menyebut berbagai aset seperti properti, komoditas, emas, surat berharga dan aset infrastruktur berpotensi direpresentasikan secara digital. Namun, lembaga tersebut sekaligus menekankan kebutuhan penguatan tata kelola underlying asset, infrastruktur, perlindungan konsumen, harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas otoritas. (Bappenas)
Sektor yang sedang menjadi perhatian juga cukup luas, termasuk jasa keuangan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan sektor produktif lainnya. (Bappenas)
Ini memberikan peluang bagi daerah yang memiliki basis ekonomi riil.
Daerah penghasil kopi, misalnya, dapat memulai dari digitalisasi rantai pasok. Data kebun, produksi, pengolahan, kualitas, gudang dan distribusi dapat dibangun dalam sistem digital. Blockchain kemudian digunakan apabila memang memberikan manfaat tambahan dari sisi integritas dan keterlacakan data.
Tokenisasi dapat menjadi tahap berikutnya apabila struktur aset, hak kepemilikan, mekanisme pembiayaan dan aspek regulasinya telah memenuhi persyaratan.
KBLI 2025 Memberikan Sinyal Penting bagi Industri
Perubahan yang tidak kalah penting datang dari sisi klasifikasi kegiatan usaha.
Dalam KBLI 2025, terdapat KBLI 62193 — Aktivitas Pengembangan Aplikasi Berbasis Teknologi Blockchain.
OSS menjelaskan bahwa kelompok ini mencakup pemrograman dan pengembangan aplikasi blockchain, termasuk smart contract, infrastruktur blockchain publik maupun privat, serta aplikasi berbasis teknologi distributed ledger. (OSS RBA)
Dengan demikian, industri blockchain tidak lagi harus dipahami sebagai kegiatan yang identik dengan perdagangan aset kripto.
Ada ruang untuk membangun:
- perusahaan pengembang blockchain;
- pengembang smart contract;
- pengembang aplikasi DLT;
- infrastruktur blockchain;
- sistem traceability;
- aplikasi blockchain privat;
- dan berbagai solusi teknologi berbasis distributed ledger.
Bahkan OSS mencatat bahwa KBLI 2020 kode 62014, yaitu aktivitas pengembangan teknologi blockchain, dikonversikan menjadi KBLI 2025 kode 62193. (OSS RBA)
Namun, KBLI bukanlah izin otomatis untuk seluruh kegiatan blockchain. OSS sendiri menegaskan bahwa klasifikasi kegiatan usaha harus disesuaikan dengan uraian kegiatan dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Blockchain Membutuhkan Infrastruktur Fisik
Di tengah pembicaraan tentang aset digital, ada satu hal yang sering terlupakan: blockchain tetap membutuhkan dunia fisik.
Server membutuhkan listrik.
Pusat data membutuhkan listrik.
Sistem pendingin membutuhkan listrik.
Jaringan komunikasi membutuhkan listrik.
Perangkat keamanan membutuhkan listrik.
Pengembangan AI dan komputasi berkapasitas tinggi juga membutuhkan listrik.
Karena itu, daerah yang memiliki sumber energi kompetitif berpotensi memiliki keunggulan dalam membangun industri digital.
Bappenas sendiri dalam agenda transformasi digitalnya menempatkan pusat data, cloud, AI, pengembangan aplikasi digital, pertanian digital, rantai pasok digital, pengembangan talenta dan riset teknologi sebagai bagian dari agenda transformasi digital 2025–2029. (KOMENS)
Bappenas juga pada 2025 menekankan keterkaitan antara pembangunan energi listrik dan transformasi digital sebagai dua pilar penting pembangunan berkelanjutan. (Bappenas)
Dengan demikian, listrik murah dan stabil bukan sekadar persoalan tarif energi. Dalam ekonomi digital, listrik merupakan bagian dari infrastruktur produksi.
Peluang Besar bagi Kawasan yang Memiliki Energi Terbarukan
Di sinilah muncul peluang strategis bagi daerah yang mempunyai potensi energi seperti panas bumi, hidro, surya, maupun sumber energi lainnya.
Bayangkan sebuah kawasan ekonomi yang memiliki:
energi terbarukan → listrik kompetitif → pusat data → komputasi → blockchain → AI → layanan digital → industri → lapangan kerja.
Rantai tersebut berbeda dengan pola pembangunan tradisional.
Jika sebelumnya energi hanya dilihat sebagai komoditas yang dijual, maka dalam ekonomi digital energi dapat menjadi input produksi bagi industri berbasis komputasi.
Sebuah micro data center, misalnya, dapat menyediakan layanan penyimpanan data, cloud, node blockchain, pengolahan data, keamanan digital, application programming interface dan layanan komputasi bagi perusahaan maupun institusi di kawasan.
Bappenas pada Juli 2026 juga meluncurkan Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030 yang menempatkan infrastruktur digital sebagai fondasi transformasi dan ekonomi digital. Dokumen tersebut dimaksudkan menjadi acuan kebijakan, investasi, regulasi dan kelembagaan infrastruktur digital nasional. (Bappenas)
Bukan Hanya Server, Indonesia Membutuhkan Manusia
Persoalan berikutnya adalah sumber daya manusia.
Memiliki listrik murah dan pusat data tanpa tenaga ahli akan menghasilkan infrastruktur yang kurang optimal.
Industri blockchain membutuhkan berbagai keahlian, antara lain:
Blockchain engineer untuk membangun jaringan dan protokol.
Smart contract developer untuk menulis dan mengaudit kontrak pintar.
Backend engineer untuk menghubungkan blockchain dengan sistem aplikasi.
DevOps dan cloud engineer untuk mengoperasikan infrastruktur.
Cybersecurity specialist untuk melindungi sistem dan aset digital.
Data engineer untuk mengelola data dalam skala besar.
RWA specialist untuk merancang digitalisasi aset riil dengan memperhatikan aspek bisnis dan regulasi.
Tokenomics dan digital-asset analyst untuk menganalisis struktur ekonomi aset digital.
Blockchain auditor untuk memeriksa kode, transaksi dan mekanisme sistem.
Legal dan compliance specialist untuk memastikan implementasi tidak keluar dari ketentuan hukum.
Kebutuhan tersebut berarti pembangunan ekonomi digital kawasan berpotensi menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi, bukan hanya pekerjaan administratif.
Daerah Bisa Menjadi Laboratorium Ekonomi Digital
Konsep kawasan digital dapat dikembangkan secara bertahap.
Tahap pertama adalah infrastruktur:
listrik → internet → pusat data → keamanan → komputasi.
Tahap kedua adalah talenta:
kampus → pelatihan → bootcamp → sertifikasi → pusat riset → inkubator perusahaan.
Tahap ketiga adalah aplikasi ekonomi:
pertanian → kopi → UMKM → pariwisata → rantai pasok → pemerintahan digital.
Tahap keempat adalah blockchain:
identitas digital → traceability → smart contract → pencatatan aset → RWA.
Tahap kelima adalah pembiayaan:
aset produktif → struktur hukum → instrumen pembiayaan → investor → ekspansi usaha.
Dengan pendekatan seperti ini, blockchain tidak menjadi proyek yang berdiri sendiri.
Ia menjadi lapisan teknologi di atas ekonomi riil.
KBLI Keuangan Digital Harus Dipisahkan dari Pengembangan Teknologi
Perbedaan antara pengembangan teknologi dan aktivitas keuangan juga harus dipahami sejak awal.
KBLI 2025 66199 memang mencantumkan aktivitas seperti tokenisasi aset keuangan digital, termasuk security token offerings dan initial coin offerings. (OSS RBA)
Sementara KBLI 66113 mencakup penyelenggaraan bursa aset keuangan digital. (OSS RBA)
Namun keberadaan suatu KBLI tidak berarti perusahaan otomatis memperoleh kewenangan menjalankan seluruh aktivitas keuangan digital.
Karena itu, pembangunan kawasan sebaiknya memisahkan secara tegas:
teknologi blockchain
dengan
aktivitas jasa keuangan dan perdagangan aset digital.
Pendekatan tersebut penting agar inovasi tidak mendahului regulasi.
Dari “Kawasan Kripto” Menjadi Kawasan Ekonomi Digital
Di sinilah daerah memiliki pilihan strategis.
Membangun kawasan yang hanya berorientasi pada token berisiko membuat teknologi menjadi tujuan.
Sebaliknya, pembangunan kawasan ekonomi digital berbasis blockchain menempatkan teknologi sebagai alat.
Kopi tetap menjadi kopi.
Petani tetap menjadi petani.
Pariwisata tetap menjadi pariwisata.
Energi tetap menjadi energi.
Tetapi seluruh aktivitas tersebut memperoleh lapisan digital yang lebih terintegrasi.
Blockchain digunakan ketika memberikan manfaat.
AI digunakan ketika memberikan manfaat.
Pusat data dibangun ketika terdapat kebutuhan ekonomi.
Tokenisasi digunakan ketika memiliki dasar aset, struktur hukum, tata kelola dan model bisnis yang jelas.
Momentum bagi Daerah Penghasil Energi dan Komoditas
Indonesia sedang memasuki fase ketika pembangunan digital tidak lagi cukup hanya dengan membangun jaringan internet.
Diperlukan energi, pusat data, talenta, keamanan, perangkat lunak, regulasi dan ekosistem industri.
Bappenas sendiri menempatkan infrastruktur digital, pengembangan talenta, pusat data, AI, cloud, pertanian digital, rantai pasok dan inovasi teknologi sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional. (KOMENS)
Karena itu, daerah yang mempunyai kombinasi sumber energi kompetitif + komoditas unggulan + lahan + jaringan telekomunikasi + perguruan tinggi + dukungan pemerintah daerah memiliki basis untuk menguji model pembangunan baru.
Bukan berarti setiap daerah harus membangun pusat data atau blockchain.
Namun daerah yang memiliki sumber daya tersebut dapat mulai melakukan kajian serius.
Tantangan Terbesar Justru Bukan Teknologi
Teknologi blockchain tersedia.
Perangkat keras tersedia.
Perangkat lunak tersedia.
Yang lebih sulit adalah membangun ekosistem.
Diperlukan regulasi yang jelas, data yang berkualitas, listrik yang stabil, konektivitas, tenaga ahli, keamanan siber, model bisnis, pembiayaan, serta koordinasi pemerintah dan dunia usaha.
Bappenas sendiri menekankan kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri, akademisi dan asosiasi dalam pengembangan tokenisasi RWA. (Bappenas)
Karena itu, pembangunan kawasan digital tidak seharusnya dimulai dengan pertanyaan “berapa banyak token yang akan diterbitkan?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Berapa megawatt listrik yang tersedia? Berapa kapasitas pusat data yang diperlukan? Berapa tenaga ahli yang harus disiapkan? Sektor ekonomi mana yang akan didigitalisasi? Berapa nilai tambah yang dapat diciptakan?”
Dari sanalah proyek blockchain dapat diukur secara lebih objektif.
Menuju Model Ekonomi Baru
Arah kebijakan Bappenas pada 2026 memberikan pesan bahwa blockchain mulai ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: transformasi ekonomi, data, infrastruktur digital dan pembiayaan sektor produktif.
Bagi daerah, peluangnya bukan sekadar menjadi pasar pengguna teknologi.
Daerah dapat mulai membangun kapasitas sebagai produsen infrastruktur dan talenta digital.
Dan kebutuhan paling nyata kemungkinan bukan hanya token.
Kebutuhannya adalah listrik yang kompetitif, pusat data yang efisien, konektivitas yang kuat, keamanan digital, serta manusia yang mampu membangun dan mengoperasikan teknologi tersebut.
Jika komoditas lokal kemudian dapat dihubungkan dengan traceability, data, blockchain dan pembiayaan digital yang sesuai regulasi, maka transformasi digital tidak berhenti pada layar ponsel.
Ia masuk ke kebun, gudang, pabrik, pusat data, kampus, koperasi, UMKM, pemerintah daerah dan pasar internasional.
Di situlah blockchain mulai berubah dari sekadar istilah teknologi menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi kawasan.
