Oleh: Redaksi

Kabupaten Kepahiang sedang berada di depan sebuah peluang yang mungkin hanya datang sekali dalam beberapa dekade. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 110 megawatt (2 × 55 MW) dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp11 triliun bukan sekadar proyek penyediaan listrik. Jika dipandang dengan perspektif ekonomi abad ke-21, proyek ini dapat menjadi fondasi lahirnya sebuah ekosistem baru yang menggabungkan energi hijau, pusat data (data center), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), komputasi awan (cloud computing), hingga teknologi blockchain.

Namun, peluang sebesar itu hanya akan menjadi kenyataan apabila sumber daya manusia dan para pengambil kebijakan daerah mampu membaca arah perubahan dunia. Di sinilah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting. DPRD tidak harus menjadi ahli pemrograman atau insinyur blockchain, tetapi mereka perlu memahami bahwa pembangunan ekonomi di masa depan tidak lagi hanya bertumpu pada jalan, jembatan, dan pasar. Pembangunan kini juga menyangkut pusat data, jaringan digital, AI, blockchain, dan ekonomi berbasis data.

Dunia Sedang Berubah, Apakah Kepahiang Siap?

Selama dua puluh tahun terakhir, dunia mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan dengan nilai ekonomi terbesar bukan lagi perusahaan yang memiliki tambang atau ladang minyak, melainkan perusahaan yang menguasai data, perangkat lunak, dan infrastruktur digital.

Amazon membangun pusat data di berbagai negara. Microsoft dan Google menginvestasikan miliaran dolar untuk memperluas kapasitas komputasi AI. Negara-negara maju berlomba mengembangkan kawasan digital berbasis energi bersih.

Mengapa?

Karena AI, blockchain, dan layanan cloud membutuhkan listrik dalam jumlah besar yang harus tersedia selama 24 jam tanpa gangguan.

PLTP memiliki karakteristik tersebut. Berbeda dengan tenaga surya dan angin yang dipengaruhi cuaca, panas bumi mampu menghasilkan listrik secara terus-menerus (baseload). Inilah sebabnya energi panas bumi menjadi salah satu sumber energi paling menarik bagi industri pusat data.

Dari Energi Menjadi Infrastruktur Digital

Selama ini masyarakat memandang listrik sebagai kebutuhan rumah tangga dan industri. Padahal di era digital, listrik adalah “bahan bakar” ekonomi baru.

Tanpa listrik yang stabil tidak akan ada:

• pusat data,
• cloud computing,
• Artificial Intelligence,
• blockchain,
• komputasi ilmiah,
• maupun layanan digital berskala global.

Artinya, PLTP Kepahiang berpotensi menjadi fondasi bagi terbentuknya kawasan teknologi yang melayani Indonesia bahkan Asia Tenggara.

Blockchain Bukan Lagi Sekadar Kripto

Masih banyak masyarakat yang menganggap blockchain identik dengan Bitcoin.

Padahal blockchain adalah teknologi pencatatan data yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari administrasi pemerintahan, logistik, sertifikasi hasil pertanian, pembayaran digital, hingga identitas elektronik.

Saat ini terdapat berbagai jaringan blockchain yang telah digunakan jutaan orang di dunia.

Ethereum, misalnya, memiliki ribuan node independen yang menjalankan jaringan secara terdesentralisasi dan menjadi fondasi bagi ribuan aplikasi keuangan digital (DeFi), NFT, serta smart contract.

BNB Smart Chain (BSC) juga menjadi salah satu jaringan blockchain terbesar yang mendukung berbagai aplikasi Web3 dengan biaya transaksi relatif rendah dan ekosistem yang luas.

Di sisi lain, proyek yang lebih baru seperti BlockDAG tengah membangun jaringan berbasis arsitektur Directed Acyclic Graph (DAG) dengan tujuan meningkatkan kapasitas transaksi dan efisiensi jaringan. Walaupun masih berada pada tahap pengembangan, proyek ini mulai memperlihatkan infrastruktur nyata melalui penyebaran node publik di berbagai negara.

Keberadaan node-node tersebut menunjukkan bahwa blockchain bukan sekadar perangkat lunak, melainkan infrastruktur digital yang memerlukan server, jaringan internet, listrik, dan operator yang kompeten.

Mengapa Kepahiang Tidak Ikut Menjadi Operator?

Pertanyaan menarik kemudian muncul.

Jika masyarakat di Amerika, Eropa, Jepang, Singapura, hingga Afrika Selatan dapat mengoperasikan node blockchain, mengapa masyarakat Kepahiang tidak?

Dengan dukungan listrik stabil dari PLTP dan jaringan internet yang memadai, masyarakat dapat mengoperasikan berbagai jenis node sesuai ketentuan masing-masing jaringan, seperti node Ethereum, node BNB Smart Chain, maupun node pada jaringan lain yang bersifat terbuka.

Perlu dicatat bahwa menjalankan node tidak selalu menghasilkan pendapatan langsung. Pada banyak blockchain, node biasa berfungsi menjaga jaringan tanpa memperoleh imbalan finansial. Pendapatan bergantung pada mekanisme masing-masing jaringan, misalnya validator, staking, layanan RPC, atau penyediaan infrastruktur lainnya.

Namun demikian, keberadaan node tetap memiliki nilai strategis karena membangun kapasitas teknis masyarakat dan membuka peluang berkembangnya industri pendukung.

Data Center: Peluang Ekonomi yang Lebih Besar

Nilai ekonomi sesungguhnya bukan hanya berasal dari node blockchain, tetapi dari industri yang mengelilinginya.

Apabila Kepahiang memiliki pusat data berbasis energi panas bumi, fasilitas tersebut dapat melayani:

• komputasi AI,
• cloud computing,
• node Ethereum,
• node BNB Smart Chain,
• node BlockDAG,
• penyimpanan data,
• layanan blockchain enterprise,
• hingga pusat penelitian digital.

Dengan demikian, kawasan PLTP tidak hanya menjual listrik, tetapi juga menjual kapasitas komputasi dan layanan digital.

Mungkinkah Kepahiang Memiliki Blockchain Sendiri?

Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, apakah sebuah daerah dapat memiliki blockchain sendiri?

Secara teknis, ya. Saat ini sudah tersedia berbagai kerangka kerja blockchain yang memungkinkan organisasi, perusahaan, bahkan pemerintah membangun jaringan blockchain privat atau publik sesuai kebutuhan.

Namun, perlu dibedakan antara kemampuan teknis dan kebijakan publik.

Secara teknis, sebuah blockchain daerah—misalnya Kepahiang Chain—dapat dikembangkan untuk berbagai fungsi seperti administrasi pemerintahan, pencatatan aset daerah, sertifikasi produk kopi, identitas digital, atau layanan publik.

Mengenai penerbitan token dengan nama KPH (Kepahiang), hal tersebut juga memungkinkan secara teknologi sebagai aset digital atau token utilitas dalam suatu ekosistem. Akan tetapi, token tersebut bukan mata uang resmi. Di Indonesia, satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah Rupiah, sehingga token daerah tidak dapat menggantikan fungsi mata uang nasional dan harus mematuhi seluruh ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta regulator terkait.

Dengan kata lain, blockchain lokal dapat menjadi infrastruktur digital, tetapi implementasi token memerlukan kajian hukum, ekonomi, dan tata kelola yang sangat matang.

Bagaimana dengan Penambangan Bitcoin?

Keberadaan PLTP juga memunculkan pertanyaan lain: apakah listrik panas bumi dapat dimanfaatkan untuk penambangan Bitcoin?

Secara teknis, jawabannya adalah bisa. Penambangan Bitcoin membutuhkan pasokan listrik yang stabil, sehingga energi panas bumi termasuk salah satu sumber energi yang cocok. Di beberapa negara seperti El Salvador dan Islandia, energi panas bumi memang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas komputasi dan penambangan.

Namun, keputusan membangun fasilitas penambangan Bitcoin harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain biaya listrik, investasi perangkat keras, harga Bitcoin, regulasi, dampak lingkungan, dan apakah penggunaan energi tersebut memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding alternatif lain seperti pusat data AI atau layanan cloud.

Karena itu, pilihan terbaik bagi daerah mungkin bukan hanya fokus pada penambangan Bitcoin, melainkan membangun ekosistem komputasi yang beragam, sehingga infrastruktur dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan digital.

Tantangan Terbesar Ada pada SDM dan DPRD

Semua peluang tersebut pada akhirnya kembali pada satu faktor: manusia.

Apakah sekolah mulai mengajarkan literasi AI?

Apakah perguruan tinggi menyiapkan tenaga ahli blockchain?

Apakah pemerintah daerah memiliki peta jalan ekonomi digital?

Dan yang tidak kalah penting, apakah anggota DPRD memahami bahwa PLTP dapat menjadi pintu masuk menuju industri data center, blockchain, AI, dan ekonomi digital?

DPRD tidak dituntut menjadi pakar teknologi. Namun, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan, menetapkan anggaran, dan mengawasi pembangunan. Keputusan-keputusan itu akan jauh lebih visioner apabila didasarkan pada pemahaman terhadap arah perkembangan teknologi global.

Momentum yang Tidak Boleh Terlewat

Pembangunan PLTP Kepahiang adalah momentum yang langka. Jika hanya dipandang sebagai proyek listrik, manfaatnya mungkin terbatas pada peningkatan pasokan energi. Namun, jika dikembangkan sebagai fondasi kawasan digital berbasis energi hijau, dampaknya dapat menjangkau pendidikan, lapangan kerja, investasi, dan daya saing daerah selama puluhan tahun.

Masa depan Kepahiang tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan membangun pembangkit listrik, tetapi juga oleh keberanian membangun manusia yang siap mengelola teknologi. Di era ekonomi digital, daerah yang unggul bukan hanya yang memiliki sumber daya alam, melainkan yang mampu mengubah energi menjadi inovasi, data menjadi nilai tambah, dan pengetahuan menjadi kesejahteraan.

Pertanyaan akhirnya sederhana namun mendasar: apakah Kepahiang akan menjadi sekadar lokasi pembangkit listrik, atau memilih menjadi salah satu pusat ekonomi digital Indonesia? Pilihan itu berada di tangan seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, DPRD, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat.